Presiden Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.
Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.
Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno
Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.
SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.
Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.
Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno
Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.
SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kapolri Terjunkan Satgas Pangan Jaga Stabilitas Harga Bapokting Saat Ramadan
bowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan. Dia menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk segera bergerak melakukan intervensi guna mencegah lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat.
“Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami,” ujar Jenderal Sigit di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menegaskan Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh adanya oknum yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi. Ia meminta jajarannya memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tetap aman dengan harga yang terjangkau.
Untuk mengawal kebijakan ini, Jenderal Sigit memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini dilakukan untuk memetakan jalur distribusi dan titik-titik rawan terjadinya kelangkaan barang.
“Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait,” tegasnya.
Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi secara makro agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting ini menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang dikawal penuh oleh korps Bhayangkara.
Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026, sejumlah menteri seperti Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan juga hadir memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal bahwa pemerintah dan Polri akan berfokus pada penguatan ekosistem pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.
Perintah Jelas Kapolda Metro ke Jajaran: Jangan Sekali-kali Menyakiti Hati Masyarakat
Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memberikan arahan tegas kepada seluruh jajarannya. Dalam amanatnya, dia menekankan agar jajaran tulus dan ikhlas melayani masyarakat sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Saya tekankan agar jangan sekali-kali menyakiti hati masyarakat,” kata Irjen Asep. Pernyataan itu dia sampaikan dalam amanatnya kepada jajaran, Kamis (5/2/2026) pagi.
Irjen Asep mengingatkan bahwa citra institusi Polri sangat bergantung pada kepercayaan publik. Menurut dia, satu kesalahan fatal dapat menghapus ribuan prestasi yang telah diukir oleh jajaran kepolisian.
“Karena, sebanyak apa pun kebaikan dan prestasi yang kita lakukan, akan gugur dengan kesalahan yang membuat masyarakat kecewa terhadap kita,” lanjutnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri ke Anggota (Dok. Polda Metro Jaya)
Baca juga:
Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Metro Cek Tambak Udang di Muara Gembong
Kapolda memerintahkan para kapolres dan kasat untuk hadir memimpin langsung di lapangan. Ini penting guna memastikan setiap tindakan anggota sesuai dengan SOP dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Lakukan evaluasi berkelanjutan dan jangan ragu mengambil langkah korektif,” ujarnya
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Asep juga memberikan penghargaan kepada 134 personel Polda Metro Jaya. Tak hanya internal, apresiasi juga diberikan kepada dua tenaga medis dari Rumah Sakit Premiere Jatinegara atas dedikasi mereka saat penanganan situasi kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
“Kepada rekan-rekan personel Polda Metro Jaya yang mendapatkan kenaikan pangkat, mutasi, serta promosi, saya ucapkan selamat,” ucapnya.
“Semoga semakin amanah, semakin profesional, dan terus sukses dalam pelaksanaan tugas di penugasan yang baru. Saya harap, penghargaan ini dapat menjadi penyemangat, sekaligus motivasi bagi kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, kinerja jajaran selama sepekan terakhir dalam penanganan banjir serta berbagai kasus hukum mendapat apresiasi tinggi. Irjen Asep menilai seluruh tugas tersebut dapat berjalan baik berkat soliditas dan kerja keras personel.
Menghadapi agenda ke depan, Polda Metro Jaya bersiap melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas yang diperkirakan akan melibatkan estimasi massa sekitar 30 ribu orang. Irjen Asep meminta agar perencanaan dilakukan secara rinci dengan jalur komando yang kuat.
Selain itu, pengamanan ketat disiapkan menjelang peresmian SPPG Polri di Palmerah yang rencananya dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Saya tegaskan untuk seluruh unsur pengamanan, protokoler, lalu lintas, kesehatan, hingga pengendalian massa harus dipersiapkan terpadu, rapi, dan disiplin,” pungkasnya.
Polda Metro Jaya-Kodam Jaya-Pemprov DKI Kerja Bakti dan Tanam Mangrove di Pulau Tidung
Jakarta – Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar kerja bakti serta penanaman mangrove di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan pesisir sekaligus mencegah abrasi di wilayah kepulauan.
Aksi kolaboratif tersebut digelar di kawasan Agro Wisata Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Rabu (4/2/2026). Selain menanam mangrove, personel TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat juga melakukan kurvei dengan membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra mengatakan penanaman mangrove menjadi langkah nyata mitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga ekosistem laut. Menurutnya, mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami yang dapat mencegah abrasi dan menjaga kawasan pesisir tetap aman.
“Mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung alami pesisir. Dengan mangrove yang terjaga, ekosistem laut tetap seimbang dan kawasan wisata di Kepulauan Seribu bisa terus berkembang secara berkelanjutan,” kata Argadija.
Ia menambahkan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan agar lebih peduli terhadap kebersihan laut. Polisi bersama unsur Forkopimda dan masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi menjaga lingkungan pesisir sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kepulauan Seribu.
Pihak Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak
Polisi meluruskan video viral dengan narasi ada penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jaksel. (Rizky AM/detikcom)
Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan tak ada rekayasa penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), yang viral di medsos. Polisi menjelaskan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP ditulis lebih dulu di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah.
“Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh Saudara IP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (3/2/2026).
Pihak Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa CCTV di ruangan tersebut. Pihaknya juga telah menyerahkan rekamannya ke Digital Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri.
“Sehingga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada editing, tidak ada rekayasa terhadap CCTV ini. Di sini masih terlihat penyidik dalam proses print dari berita acara interogasi menggunakan kertas bekas. Diserahkan kepada Saudara IP,” jelas Budi sambil menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak.
Kombes Budi mengatakan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah (Rizky AM/detikcom)
Setelah menuangkan keterangan dalam BAP di kertas bekas, polisi sempat menunjukkan kepada IP. Budi menjelaskan bahwa BAP yang benar hanya ada satu sisi kertas.
Namun, saat itu, kertas bekas yang dipakai memang ada tulisan pada kedua sisi kertas. Kondisi itu diduga membuat terjadinya salah paham. Budi membantah adanya rekayasa pengenaan pasal narkoba dalam BAP itu.
“Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi, satu sisi. Dan ini semua adalah perkara tentang perkara penganiayaan, kami sampaikan,” bebernya.
IP merupakan terlapor dalam dugaan penganiayaan yang menimpa NA. Dalam kesempatan itu, dia menunjukkan bukti hasil visum dalam pelaporannya.
“Pada saat proses pemeriksaan disampaikan terkait tentang berita acara, makanya kami membawa objek pemeriksaan ini, bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh Saudara IP di dalam unggahan video, tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika,” tuturnya.
Polda Metro menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak. Polda Metro memastikan tak ada editing atau penambahan keterangan ‘narkoba’ di dalam BAP kasus penganiayaan yang viral di medsos
Keterangan narkoba dalam BAP tersebut merupakan perkara kasus lain. Namun penyidik menggunakan kertas bekas perkara narkoba itu dan menuangkan BAP penganiayaan di sana, sehingga apabila ada revisi bisa dicoret-coret.
“Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang Saudara IP, istrinya Saudara IP dilaporkan tentang potential suspect terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang di BAP itu tidak ada kaitannya,” sebutnya.
“Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah di-print-kan. Kelalaian dari penyidik seharusnya kertas yang sudah digunakan itu seharusnya dimusnahkan, disposal,” lanjut dia.
Dia menjelaskan kasus penganiayaan itu terus berjalan. Kasus ditangani oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak
Polisi meluruskan video viral dengan narasi ada penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jaksel. (Rizky AM/detikcom)
Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan tak ada rekayasa penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), yang viral di medsos. Polisi menjelaskan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP ditulis lebih dulu di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah.
“Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh Saudara IP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (3/2/2026).
Pihak Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa CCTV di ruangan tersebut. Pihaknya juga telah menyerahkan rekamannya ke Digital Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri.
“Sehingga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada editing, tidak ada rekayasa terhadap CCTV ini. Di sini masih terlihat penyidik dalam proses print dari berita acara interogasi menggunakan kertas bekas. Diserahkan kepada Saudara IP,” jelas Budi sambil menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak.
Kombes Budi mengatakan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah (Rizky AM/detikcom)
Setelah menuangkan keterangan dalam BAP di kertas bekas, polisi sempat menunjukkan kepada IP. Budi menjelaskan bahwa BAP yang benar hanya ada satu sisi kertas.
Namun, saat itu, kertas bekas yang dipakai memang ada tulisan pada kedua sisi kertas. Kondisi itu diduga membuat terjadinya salah paham. Budi membantah adanya rekayasa pengenaan pasal narkoba dalam BAP itu.
“Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi, satu sisi. Dan ini semua adalah perkara tentang perkara penganiayaan, kami sampaikan,” bebernya.
IP merupakan terlapor dalam dugaan penganiayaan yang menimpa NA. Dalam kesempatan itu, dia menunjukkan bukti hasil visum dalam pelaporannya.
“Pada saat proses pemeriksaan disampaikan terkait tentang berita acara, makanya kami membawa objek pemeriksaan ini, bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh Saudara IP di dalam unggahan video, tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika,” tuturnya.
Polda Metro menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak. Polda Metro memastikan tak ada editing atau penambahan keterangan ‘narkoba’ di dalam BAP kasus penganiayaan yang viral di medsos
Keterangan narkoba dalam BAP tersebut merupakan perkara kasus lain. Namun penyidik menggunakan kertas bekas perkara narkoba itu dan menuangkan BAP penganiayaan di sana, sehingga apabila ada revisi bisa dicoret-coret.
“Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang Saudara IP, istrinya Saudara IP dilaporkan tentang potential suspect terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang di BAP itu tidak ada kaitannya,” sebutnya.
“Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah di-print-kan. Kelalaian dari penyidik seharusnya kertas yang sudah digunakan itu seharusnya dimusnahkan, disposal,” lanjut dia.
Dia menjelaskan kasus penganiayaan itu terus berjalan. Kasus ditangani oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman Narasi Polri di Bawah Kementerian Lemahkan Presiden Prabowo
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai narasi itu dibuat oleh pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.
“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Menurut Habiburokhman, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuatan presiden akan berkurang. Selain itu, kata dia, rantai komandoakan jadi lebih panjang.
“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” ucap dia.
“Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat,” imbuhnya.
Habiburokhman mengatakan posisi Polri di bahwa presiden saat ini adalah amanat dari reformasi. Dia menyebut ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.
“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan narasi Polri di bahwa kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi.
“Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian,” ucap dia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman Narasi Polri di Bawah Kementerian Lemahkan Presiden Prabowo
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai narasi itu dibuat oleh pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.
“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Menurut Habiburokhman, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuatan presiden akan berkurang. Selain itu, kata dia, rantai komandoakan jadi lebih panjang.
“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” ucap dia.
“Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat,” imbuhnya.
Habiburokhman mengatakan posisi Polri di bahwa presiden saat ini adalah amanat dari reformasi. Dia menyebut ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.
“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan narasi Polri di bahwa kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi.
“Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian,” ucap dia.
Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Lemahkan Presiden Prabowo
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai narasi itu dibuat oleh pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.
“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Menurut Habiburokhman, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuatan presiden akan berkurang. Selain itu, kata dia, rantai komandoakan jadi lebih panjang.
“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” ucap dia.
“Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat,” imbuhnya.
Habiburokhman mengatakan posisi Polri di bahwa presiden saat ini adalah amanat dari reformasi. Dia menyebut ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.
“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan narasi Polri di bahwa kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi.
“Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian,” ucap dia.
